Inovasi KKP di Sumatera Barat Dongkrak Populasi Penyu

SUMBAR,   – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meningkatkan jumlah populasi penyu di Ampiang Parak, Sumatera Barat melalui Program Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK).

Program yang diusung KKP melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ini bahkan masuk sebagai 99 finalis Top Inovasi dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional Tahun 2022.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo: Peluang Bisnis Pertanian Kita Sangat Besar

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerangkan, dari sisi lingkungan terdapat peningkatan jumlah pendaratan telur penyu dari 319 butir di tahun 2016 menjadi 1.790 butir di tahun 2020 melalui program KOMPAK.

Sementara dari sisi ekonomi, Kawasan Ampiang Parak tumbuh menjadi destinasi wisata dengan jumlah kunjungan rata-rata 1.000-1.500 orang/bulan dan saat musim puncak liburan (peak season) mencapai 50.000 orang/bulan.

Baca juga: Babinsa Koramil 02/SE Beri Bimbingan Petani Jagung

“Melalui stimulan yang diberikan lewat program KOMPAK, pendapatan kelompok meningkat dari Rp6.200.000, - pada 2016 menjadi Rp211.920.000, - di tahun 2019. Sedangkan dari sisi sosial, program ini mampu mengubah perilaku masyarakat dari hunter (pemburu) telur penyu menjadi penjaga (ranger), terang Menteri Trenggono saat penilaian wawancara sebagai finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 pada Jumat 24 Juni 2022.

LPPL Ampiang Parak merupakan kelompok masyarakat yang memfokuskan kegiatannya pada konservasi khususnya perlindungan dan pelestarian pesisir dan perlindungan jenis (Penyu) di Ampiang Parak, Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Baca juga: Ketua Asosiasi Perusahaan Alsintan Bela Menteri Pertanian

Program KOMPAK yang diberikan oleh KKP dinilai memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial bahkan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Program KOMPAK di wilayah Sumatera Barat ini telah menggerakkan kelompok masyarakat untuk melestarikan pesisir dan laut serta berhasil mengubah perilaku sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat lokal secara berkelanjutan dan hal ini sejalan dengan arah kebijakan KKP yang menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pengelolaan pesisir dan laut, konservasi terjaga, rakyat sejahtera” ujar Trenggono.

Baca juga: Kuliah Umum di Polbangtan Medan, Syahrul Yasin Limpo Paparkan Peran Milenial Untuk Pertanian Masa Depan

Menteri Trenggono juga menjelaskan program KOMPAK digulirkan untuk mendukung program prioritas nasional ke-6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, sekaligus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tujuan ke-14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, tim penilai independen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Prof. Eko Prasojo menyoroti cara menggerakkan dan membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam konservasi ruang laut, serta strategi menjaga keberlanjutan inovasi.

Baca juga: Wako Erman Safar Lakukan Panen Padi Kuruik Kusuik Secara Simbolis di Pulai Anak Aia

Sejalan dengan itu, panelis lainnya Erry R. Hardjapamekas menuturkan bahwa program KOMPAK sangat baik bila direplikasi di berbagai tempat lainnya. Menanggapi hal ini, Menteri Trenggono mengungkapkan KOMPAK Ampiang Parak adalah model yang dapat dikembangkan di tempat lain dengan karakteristik yang sama.

Program KOMPAK merupakan salah satu wujud keberhasilan konservasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan berkelanjutan yang mampu memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui kelompok-kelompok binaan. Hal ini selaras dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan selama ini yang mendorong kelompok penerima bantuan sebagai garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi.(**)